Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menghadapi pandemi virus corona. Ia mengingatkan, negara-negara di dunia sedang mengalami pandemi ketiga bahkan keempat. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Compass 100 CEO Forum 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Meski diperkirakan 80% penduduk telah terinfeksi Covid-19 varian Delta, namun bukan berarti Indonesia pasti akan terbebas dari gelombang ketiga. Pasalnya, respon imun atau “kekebalan” yang ditimbulkan oleh setiap jenis infeksi virus corona sangat spesifik masih ada kemungkinan negara ini mungkin masih diserang oleh virus corona baru. Hal ini tentu berdampak pada imunitas alamiah yang selama ini diduga sudah terbentuk usai banyak dari mereka terpapar COVID-19 varian Delta.
Dicky Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University di Australia, mengutip dari republika.co.id memperkirakan setelah liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, Indonesia mungkin memiliki gelombang ketiga kasus Covid-19 karena kombinasi tiga faktor :
1. Faktor Pertama
Faktor pertama adalah banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki imunitas tubuh, baik karena belum melakukan vaksisasi atau belum pernah terinfeksi virus.
2. Faktor Kedua
Faktor kedua adalah bahwa meskipun sekelompok orang telah divaksinasi, imunitas mereka menurun enam bulan setelah disuntik. Ia meminta, harus diperhatikan bahwa imunitas kelompok rentan yaitu lansia dan orang yang punya penyakit penyerta (komorbid) karena kelompok ini yang lebih awal mendapatkan vaksinasi Covid-19.
3. Faktor Ketiga
Faktor ketiga adalah abai dalam upaya tes, telusur, tindak lanjut (3T) dan protokol kesehatan 5M. Selain itu, ia juga menekankan kebijakan longgar yang terlalu cepat dan tidak terkendali. Padahal, varian delta yang diingatkannya masih menjadi ancaman.“Selain itu, kita harus memahami varian baru Covid-19 lainnya,” katanya.
Karena itu, Dicky meminta agar protokol kesehatan (prokes) tetap dijalankan. Dalam pandangannya, peran ini tidak hanya diemban oleh masyarakat dan pemerintah, tetapi juga mencakup semua elemen dan komponen. "Pejabat dan pejabat keamanan juga diperlukan untuk memastikan hal ini. Ini termasuk pengetatan dan pembatasan perayaan Natal dan Tahun Baru."
